Klikbacanews.com- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), melontarkan pernyataan tegas terkait integritas dalam proses pengangkatan kepala sekolah di lingkup Dinas Pendidikan.
Appi mengingatkan agar tidak ada praktik suap yang mencederai proses seleksi calon kepala sekolah.
“Saya minta tidak ada praktik suap-menyuap. Kepala sekolah harus dipilih berdasarkan kompetensi, bukan karena bayar-bayaran,” tegas Appi saat menghadiri pertemuan bersama jajaran Dinas Pendidikan, belum lama ini.
Ironisnya, di tengah seruan bersih dari orang nomor satu di Kota Makassar tersebut, justru beredar kabar isu yang mengkhawatirkan.
Sejumlah sumber menyebut adanya manuver tersembunyi yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) tingkat kecamatan.
Informasi yang diterima zonafaktualnews.com, Minggu (11/5/2025), mengungkap bahwa ada oknum K3S tengah aktif mendata para calon kepala sekolah dengan dalih pendataan.
Langkah ini ditengarai punya agenda tersembunyi: memetakan siapa saja yang dahulu merupakan bagian dari tim mantan Wali Kota, Danny Pomanto (DP), untuk kemudian disingkirkan dari proses seleksi.
Tak berhenti di situ, muncul pula dugaan bahwa telah dibentuk grup WhatsApp tertutup yang digunakan untuk merancang strategi “pengkondisian” calon kepala sekolah.
Dalam grup itu, mencuat istilah “pembeli gula” yang diduga merupakan kode untuk permintaan dana sebagai syarat kelancaran seleksi.
“Mereka cek jejak digital para calon. Kalau pernah dukung DP, langsung digiring agar paham bahwa untuk lolos, harus ada ‘gula’ yang dibeli,” ungkap seorang narasumber yang enggan disebutkan identitasnya.
Praktik seperti ini disebut-sebut terjadi dalam pertemuan-pertemuan informal di sejumlah warung kopi.
Di sana, nama-nama calon kepala sekolah dipetakan berdasarkan afiliasi politik masa lalu, dan bukan berdasarkan kompetensi sebagaimana mestinya.
Jika benar terbukti, praktik ini tidak hanya mencoreng komitmen Wali Kota Munafri dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan profesional, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap integritas proses seleksi pejabat pendidikan di Makassar.
Untuk memastikan kebenaran isu ini, penting bagi Dinas Pendidikan Kota Makassar—khususnya Kepala Dinas Pendidikan—untuk segera memberikan klarifikasi terbuka.
Selain itu, peran dan aktivitas K3S juga patut diaudit, guna memastikan tidak ada penyimpangan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi dalam proses seleksi kepala sekolah.
Editor : Darwis
Follow Berita klikbacanews.com di news.google.com
