Data Desil Kacau, Kabid Linjamsos: BPS yang Tentukan

TAKALAR,Klikbacanews.com –  Kisruh pendataan desil kesejahteraan masyarakat di Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, akhirnya mendapat tanggapan dari pihak Dinas Sosial. Kepala Bidang (Kabid) Kesejahteraan Sosial Kabupaten Takalar mengakui adanya persoalan dalam distribusi data, namun menegaskan bahwa pengelolaan dan penentuan desil berada di bawah kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Takalar

“Data desil itu ditentukan oleh BPS berdasarkan sejumlah variabel seperti kondisi kesehatan, kepemilikan listrik, akses perbankan, tingkat pendidikan, hingga pendapatan rumah tangga,” ujar Kabid Lindungan Jaminan Sosial (Linjansos) kepada wartawan, Selasa (1/7/2025).

Pernyataan ini disampaikan usai digelarnya rapat evaluasi bersama seluruh pendamping Program Harapan Keluarga (PHK), menyusul banyaknya temuan data desil yang dianggap tidak sesuai realita. Di antaranya, warga yang telah meninggal dunia dan warga berkecukupan secara ekonomi masih tercatat dalam desil bawah, sementara warga miskin justru tidak masuk dalam daftar.

“Pendamping PHK sudah kami undang dalam rapat. Tapi perlu dipahami bahwa desil ini masih dalam tahap perbaikan data dan belum final. Jadi masih fleksibel dan memungkinkan dilakukan koreksi,” tambahnya.

Kabid Linjansos juga menyarankan agar pihak-pihak yang memiliki pertanyaan lebih teknis mengenai klasifikasi desil, melakukan konfirmasi langsung ke BPS sebagai institusi yang mengelola dan memverifikasi data dasar tersebut.

Sementara itu, penggiat sosial Rahman Suwandi sebelumnya telah mengkritik lemahnya validasi data di tingkat lapangan dan meminta pemerintah daerah mengambil langkah tegas. Ia menilai kesalahan pendataan menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran dan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

Dengan situasi ini, publik berharap ada sinergi antara Dinas Sosial, BPS, dan pemerintah desa agar data desil benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat, sehingga program bantuan pemerintah tepat sasaran dan berkeadilan.

Sementara Badan Pusat Statistik belum berhasil dikonfirmasi sampai berita tayang.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *