Klikbacanews.com– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto sejatinya lahir dari niat mulia, memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing lewat asupan gizi yang memadai.
Namun, sejak mulai diterapkan pada Januari 2025, program ini justru berubah menjadi persoalan serius yang berlawanan dengan tujuan awalnya.
Alih-alih menyehatkan, ribuan siswa di berbagai daerah justru menjadi korban keracunan massal akibat konsumsi makanan MBG.
Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat hingga 21 September 2025, sebanyak 6.452 siswa terdampak kasus keracunan MBG di seluruh Indonesia.
Sementara itu, laporan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) pada 22 September 2025 menyebutkan kasus serupa terjadi di 17 provinsi dengan 5.626 korban. Angka pemerintah pun tidak jauh berbeda.
Melalui KSP, Kemenkes, dan BPOM, jumlah korban keracunan MBG diakui telah melampaui 5 ribu siswa. BGN mencatat 5.080 kasus, Kemenkes 5.207 kasus, dan BPOM 5.320 kasus.
Fakta ini menegaskan bahwa persoalan yang terjadi bersifat sistemik dan menyangkut nyawa anak-anak bangsa. Di Sulawesi Tenggara sendiri, kasus serupa ikut terjadi. Di SMKN 1 Konawe, sebanyak 11 siswa dilarikan ke rumah sakit usai mengonsumsi makanan MBG.
Di Kolaka Timur, puluhan siswa juga mengalami gejala keracunan dengan pola yang sama. Situasi ini memantik keprihatinan kalangan mahasiswa.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), Ruslan, menegaskan bahwa program MBG tak boleh dibiarkan menjadi sumber petaka.
“Keracunan massal yang terus berulang bukanlah kesalahan kecil, melainkan kegagalan sistemik. Anak-anak yang seharusnya dilindungi justru terpapar risiko kesehatan. Saya mendesak Presiden Prabowo membentuk tim investigasi nasional independen untuk mengusut seluruh rantai pelaksanaan, mulai dari dapur, bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga pengawasan mutu,” tegas Ruslan, Minggu (28/9/2025).
Ruslan juga menyoroti aspek hukum. Menurutnya, Polda Sultra wajib turun tangan untuk menindak tegas pihak-pihak yang lalai maupun diduga melakukan penyalahgunaan dalam pelaksanaan program.
“Kapolda Sulawesi Tenggara harus mengusut tuntas kasus ini. Jika terbukti ada kelalaian atau pelanggaran, maka pelaku wajib diproses hukum hingga ke jerat pidana. MBG tidak boleh berhenti sebagai jargon politik atau proyek seremonial,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan penekanan bahwa keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama.
“Program MBG hanya akan membawa manfaat jika dikelola dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas. Tanpa pembenahan serius, program yang seharusnya menjadi kebanggaan nasional bisa berubah menjadi bencana kesehatan massal,” tandasnya.
Editor : Darwis
