Klikbacanews.com– Tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2027 memasuki fase penting.
Bupati Takalar, Daeng Manye, bersama pimpinan DPRD Takalar resmi menandatangani persetujuan bersama terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Penandatanganan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Takalar di Ruang Sidang DPRD, Rabu (23/9/2026).
Agenda paripurna juga dirangkaikan dengan penyerahan dokumen KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut.
Rapat dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Takalar, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar, serta para camat se-Kabupaten Takalar.
Kesepakatan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan strategis dalam proses penyusunan APBD.
Dokumen tersebut memuat arah kebijakan fiskal, asumsi dasar anggaran, serta prioritas program dan plafon anggaran sementara yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBD 2027.
Sebelum mencapai kesepakatan, rancangan KUA-PPAS 2027 telah melalui pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Takalar.
Pembahasan tersebut mencakup arah kebijakan anggaran dan penentuan prioritas pembangunan daerah.
Bupati Takalar, Daeng Manye, mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal proses perencanaan anggaran tersebut.
Menurutnya, kesepakatan KUA-PPAS bukan sekadar pemenuhan tahapan administratif, melainkan bentuk komitmen bersama untuk memastikan kebijakan anggaran daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan Takalar.
“Kesepakatan KUA-PPAS ini adalah wujud komitmen bersama untuk memastikan APBD 2027 benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan Takalar. Terima kasih kepada DPRD yang telah membahas secara konstruktif,” ujar Daeng Manye usai rapat paripurna.
Dari sisi postur anggaran, pendapatan daerah Kabupaten Takalar pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp998,457 miliar. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp969,567 miliar.
Dengan ditandatanganinya persetujuan bersama tersebut, pemerintah daerah dan DPRD memiliki landasan untuk melanjutkan proses penyusunan Rancangan APBD 2027 sesuai mekanisme dan tahapan penganggaran yang berlaku.
Rapat paripurna berlangsung tertib dan lancar hingga seluruh agenda selesai dilaksanakan.
Tompo
