Klikbacanews.com– Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Aset Pemerintah Daerah, Barang Milik Daerah (BMD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat tanah aset pemerintah daerah, Selasa (6/10/2026), di Grint & Full Makassar.
Kegiatan strategis tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Ketua Komisi II DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Rakor ini menjadi forum koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pengawasan, penertiban, pengamanan, serta legalisasi aset milik pemerintah daerah.
Langkah tersebut dinilai penting guna mencegah potensi sengketa sekaligus memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pembangunan.
Dalam arahannya, Ketua Komisi II DPR RI menegaskan bahwa kepala daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan pemerintahan.
Diperlukan kelincahan, komunikasi intensif, serta kolaborasi dengan DPR, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan.
Selain persoalan aset, ia juga menyoroti persoalan persampahan yang kini menjadi isu nasional.
Jika tidak segera ditangani secara serius, sejumlah tempat pembuangan akhir (TPA) di daerah diprediksi mengalami kelebihan kapasitas pada 2028.
Sebagai solusi, pemerintah pusat mendorong pelaksanaan program Local Service Delivery Project (LSDP) bagi daerah dengan timbulan sampah 100 hingga 500 ton per hari.
Sementara daerah dengan volume sampah lebih besar akan difasilitasi melalui skema Danantara.
Program LSDP menerapkan skema Performance-Based Grant (PBG) atau hibah berbasis kinerja.
Karena itu, kepala daerah diminta memastikan kesiapan lahan, dukungan masyarakat, serta kelancaran rantai pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya sinkronisasi antara pencatatan aset daerah dan sertifikasi tanah.
Pasalnya, masih terdapat aset pemerintah daerah yang secara fisik dikuasai masyarakat, tetapi belum memiliki legalitas yang jelas.
Kondisi tersebut berpotensi memicu persoalan hukum dan sengketa aset di kemudian hari.
Oleh karena itu, sertifikasi BMD menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi aset pemerintah, serta memastikan pemanfaatannya dapat mendukung pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan sertifikat tanah BMD secara simbolis kepada sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Wamendagri juga menjelaskan bahwa program LSDP merupakan kolaborasi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Bappenas untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) hingga tingkat kelurahan.
Pengelolaan fasilitas tersebut dapat melibatkan BUMD sehingga tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan persampahan, tetapi juga berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Program ini didukung alokasi anggaran sekitar Rp100 miliar hingga Rp150 miliar per daerah.
Pelaksanaannya dimulai pada 2026 dengan menyasar 33 kabupaten/kota dan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.
Kehadiran Bupati Daeng Manye dalam forum tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Takalar untuk memperkuat pengawasan dan pengamanan aset daerah, khususnya melalui penertiban administrasi dan kepastian legalitas kepemilikan.
Upaya ini diharapkan dapat mencegah potensi persoalan hukum, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, tertib administrasi, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
Tompo
