TAKALAR,Klikbacanews.com– Kegiatan sosialisasi rencana penetapan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) di Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang digelar pada Senin (30/6/2025), meninggalkan kekecewaan mendalam bagi masyarakat setempat. Kegiatan penting ini tidak dihadiri oleh satu pun perwakilan dari Dinas Perikanan Kabupaten Takalar, padahal lembaga tersebut dianggap sebagai instansi kunci dalam proses pengusulan kawasan konservasi.
Sosialisasi yang digelar di Gedung Serba Guna Desa Tompotanah tersebut merupakan bagian dari persiapan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) sebagai syarat utama pengusulan kawasan konservasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
Acara tersebut dihadiri oleh kepala desa, tokoh masyarakat, serta puluhan nelayan dari berbagai desa di Pulau Tanakeke. Namun absennya Dinas Perikanan Kabupaten Takalar menjadi sorotan utama.
“Kami sangat kecewa. Dinas Perikanan yang seharusnya menjadi ujung tombak justru tidak hadir. Ini semakin menegaskan bahwa Tanakeke seperti anak tiri di mata pemerintah,” ungkap salah satu seorang tokoh masyarakat.(30/06)
Warga menilai ketidakhadiran Dinas DKP Takalar, sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah daerah dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir yang menjadi penopang hidup masyarakat nelayan di Tanakeke.
Sementara itu, Kepala Bidang DKP Provinsi Sulsel saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menjelaskan bahwa pihaknya telah menjadwalkan agenda lain bersama mitra Blue Forest dan CDK Maminasata.
“Iye, mohon maaf dek karena tidak bisa hadir di acara Sosialisasi karena kami minta kemarin di luar hari kerja saat rapat persiapan. Cuma agenda Blue Forest dan CDK Maminasata sudah terjadwal sehingga kami mengirimkan perwakilan, Pak Amran, untuk hadir,” ujarnya.(30/06)
Namun, dari pantauan wartawan di lokasi, Dinas DKP Takalar tidak tampak hadir dalam acara hingga selesai
Penetapan kawasan konservasi di Tanakeke bertujuan ganda. Dari sisi masyarakat, kawasan ini diharapkan mampu menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut demi menjaga mata pencaharian nelayan. Sedangkan dari sisi lingkungan, upaya ini merupakan langkah konkret untuk perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan dan habitatnya.
Ketidakhadiran Dinas Perikanan dalam forum awal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proses menuju penetapan kawasan konservasi tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah.
Masyarakat Tanakeke berharap Pemkab Takalar tidak lagi meminggirkan aspirasi warga pesisir, terlebih jika menyangkut masa depan ekologi dan ekonomi laut yang selama ini menjadi napas kehidupan mereka.
(Red)
