Metro  

KP-FRI Kepung Polda Sulsel, Desak Polisi Bongkar Dugaan Mafia BBM dan Rokok Ilegal di Sinjai

KP-FRI Kepung Polda Sulsel, Desak Polisi Bongkar Dugaan Mafia BBM dan Rokok Ilegal di Sinjai
Jenderal Lapangan KP-FRI, Jamil

Klikbacanews.com– Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Pusat Federasi Rakyat Indonesia (KP-FRI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Sulawesi Selatan, Selasa (7/7/2026).

Mereka mendesak kepolisian bergerak cepat mengusut dugaan maraknya peredaran rokok ilegal serta praktik mafia BBM yang disebut berlangsung dari Kabupaten Sinjai menuju Kepulauan Selayar.

Dalam aksi tersebut, massa menilai penegakan hukum terhadap dugaan aktivitas ilegal itu belum menunjukkan perkembangan yang berarti.

LIHAT JUGA :  Sudah Lengkap di Jaksa, Kenapa Terduga Pelaku Penganiayaan Anak Belum Ditahan?

Mereka meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan turun tangan melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

Jenderal Lapangan KP-FRI, Jamil, secara terbuka mendesak Kapolda Sulawesi Selatan mengevaluasi sekaligus mencopot Kapolres Sinjai dan Kasat Reskrim Polres Sinjai.

Menurutnya, kedua pejabat tersebut dinilai gagal menjalankan penegakan hukum terhadap dugaan peredaran rokok ilegal dan praktik mafia BBM lintas daerah.

LIHAT JUGA :  Aparat Main Tambang 'Ilegal' LSM L-Pace: Ini Kejahatan Lingkungan Terbuka!

Tak hanya itu, KP-FRI juga meminta Ditreskrimsus Polda Sulsel menyelidiki sejumlah SPBU, di antaranya SPBU Litha dan SPBU Persatuan Raya, yang menurut mereka diduga menjadi lokasi pengambilan BBM yang kemudian disalahgunakan.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Jika aparat penegak hukum terkesan bermain-main atau tidak serius menegakkan supremasi hukum, kami akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar,” tegas Jamil dalam orasinya.

LIHAT JUGA :  Tanah Warisan Dikuasai Orang Lain, Ahli Waris Habedia Tagih Janji Polisi Sinjai

KP-FRI menegaskan akan terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut.

Mereka berharap Polda Sulawesi Selatan bertindak profesional, transparan, dan tidak tebang pilih dalam mengusut setiap dugaan pelanggaran hukum yang dinilai merugikan negara maupun masyarakat.

Editor : Darwis