Klikbacanews.com– Pemerintah Kabupaten Takalar mendorong percepatan pencairan Dana Operasional Non-Siltap tahap kedua untuk periode April–Juni guna memastikan aktivitas pemerintahan desa dan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Persoalan tersebut dibahas dalam pertemuan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Takalar, Parawansa, bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Takalar, Muh. Rifai, dengan Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, di ruang kerja Bupati Takalar, Senin (24/8/2026).
Dalam pertemuan itu, Parawansa menyampaikan kondisi dan kebutuhan pemerintah desa terkait pencairan Dana Operasional Non-Siltap tahap kedua.
Menurutnya, dukungan anggaran tersebut penting untuk menunjang kelancaran operasional pemerintahan desa sekaligus menjaga agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Merespons aspirasi tersebut, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye langsung meminta Kepala BPKD Muh. Rifai agar segera menindaklanjuti proses pencairan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Arahan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan operasional pemerintah desa.
Bupati berharap persoalan administrasi maupun anggaran tidak sampai menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa.
Selain membahas persoalan anggaran, Daeng Manye juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan soliditas di antara seluruh kepala desa.
Ia mengingatkan bahwa kepala desa memiliki posisi strategis karena menjadi ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
“Pak Desa harus selalu solid dalam menjalankan pemerintahan di desanya, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pesan Bupati.
Ia menegaskan, pembangunan desa tidak cukup hanya ditopang oleh dukungan anggaran, tetapi juga membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, koordinasi yang kuat, serta tanggung jawab seluruh aparatur desa dalam menjalankan tugasnya.
Karena itu, sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa perlu terus diperkuat agar setiap program pembangunan dapat berjalan efektif dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan percepatan tindak lanjut pencairan Dana Operasional Non-Siltap tahap kedua, Pemerintah Kabupaten Takalar berharap operasional pemerintahan desa tetap berjalan lancar dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.
Tompo













