Daerah  

Bola Soba Jadi Proyek Abadi? Uang Negara Rp10,7 Miliar, Hasil Tak Kunjung Tuntas

Bola Soba Jadi Proyek Abadi? Uang Negara Rp10,7 Miliar, Hasil Tak Kunjung Tuntas
Ketua LSM Lamellong, Muhammad Rusdi (kiri). Foto kanan memperlihatkan dokumen somasi yang dilayangkan kepada pihak kepolisian terkait desakan penuntasan penanganan dugaan penyimpangan proyek Bola Soba di Kabupaten Bone.

Klikbacanews.com– Proyek pembangunan Bola Soba di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, bukan hanya menyisakan persoalan pekerjaan yang tak kunjung rampung.

Penanganan dugaan penyimpangan dalam proyek bernilai Rp10,7 miliar itu juga kini dipertanyakan.

Setelah bertahun-tahun tanpa kejelasan hukum yang terbuka kepada publik, LSM Lamellong akhirnya melayangkan somasi kepada Kapolres Bone.

Somasi tersebut menjadi bentuk desakan agar kepolisian tidak membiarkan perkara yang menyangkut penggunaan uang negara itu terus berjalan tanpa kepastian.

Publik berhak mengetahui sejauh mana pengusutan dilakukan, apa saja temuan penyidik, serta langkah hukum apa yang telah ditempuh.

Proyek yang berlokasi di Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, tersebut dikerjakan oleh CV Mega Jaya dengan nilai anggaran mencapai Rp10,7 miliar.

Pekerjaan itu ditargetkan rampung pada akhir 2023. Namun, hingga November 2026, proyek tersebut belum juga menunjukkan tanda-tanda penyelesaian.

Artinya, tenggat penyelesaian yang telah ditetapkan terlewati hampir tiga tahun.

LIHAT JUGA :  Kasus Korupsi BUMDes Takalar Rp14 M Tak Kunjung Tuntas, Ada Apa?

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pelaksanaan kontrak, pengawasan pekerjaan, pertanggungjawaban anggaran, hingga konsekuensi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Persoalannya tidak berhenti pada keterlambatan pembangunan. Dugaan penyimpangan yang turut menyeret proyek tersebut sebelumnya juga menjadi perhatian aparat penegak hukum.

Namun, perkembangan penanganannya kini dinilai tidak cukup transparan untuk diketahui masyarakat.

Ketua Umum LSM Lamellong, Muhammad Rusdi, menilai penanganan perkara tersebut terkesan berjalan tanpa kejelasan perkembangan.

Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya dibiarkan terus menunggu tanpa memperoleh informasi mengenai proses hukum yang sedang berlangsung.

Kepada media, Rusdi menegaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Kapolres Bone merupakan bentuk tuntutan agar kepolisian memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penanganan dugaan kasus tersebut.

“Seharusnya ada kejelasan mengenai perkembangan penanganan kasus ini. Jangan sampai publik terus menunggu tanpa mengetahui sejauh mana proses hukumnya,” ujarnya. Sabtu (21/11/2026)

LIHAT JUGA :  Proyek UMKM Terperosok di Lumpur Korupsi? Kejari Takalar Seolah Tutup Mata

Rusdi juga mengingatkan bahwa sebelumnya Polres Bone sempat menyampaikan adanya dugaan kongkalikong dengan pihak-pihak terkait dalam proyek tersebut.

Pernyataan itu, menurutnya, semestinya diikuti dengan langkah penyelidikan dan penegakan hukum yang jelas, bukan justru berujung pada ketidakpastian informasi.

Jangan Berhenti pada Pernyataan, Publik Menunggu Pembuktian

Pernyataan mengenai dugaan kongkalikong tentu bukan perkara ringan. Jika memang terdapat indikasi keterlibatan sejumlah pihak dalam penyimpangan proyek, masyarakat berhak mengetahui apakah indikasi tersebut telah ditindaklanjuti melalui pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, hingga penentuan status hukum pihak-pihak yang terkait.

Di sisi lain, belum rampungnya proyek juga membutuhkan penjelasan yang konkret.

Apa penyebab pekerjaan tidak selesai sesuai kontrak? Bagaimana realisasi penggunaan anggaran Rp10,7 miliar tersebut?

Apakah terdapat pembayaran yang tidak sebanding dengan progres fisik pekerjaan?

Siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian kontrak?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar persoalan Bola Soba tidak hanya menjadi polemik berkepanjangan tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

LIHAT JUGA :  Dugaan Gratifikasi Bayangi Renovasi Sekolah di Sinjai, APH Diminta Tak Tutup Mata

LSM Lamellong mendesak Kapolres Bone memberikan penjelasan mengenai status penanganan perkara, tahapan penyelidikan atau penyidikan yang telah dilakukan, serta kendala yang menyebabkan proses hukum belum memberikan kepastian kepada publik.

Bagi masyarakat, persoalan Bola Soba bukan sekadar bangunan yang belum selesai.

Di dalamnya terdapat anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan dan dugaan penyimpangan yang wajib diuji melalui proses hukum.

Somasi LSM Lamellong kini menjadi momentum bagi Polres Bone untuk menjawab keraguan publik.

Sebab, semakin lama perkara ini tidak memperoleh kejelasan, semakin besar pula pertanyaan masyarakat mengenai transparansi pengawasan proyek dan keseriusan penanganan dugaan penyimpangannya.

Uang negara telah dianggarkan, proyek belum tuntas, sementara kepastian hukum masih dinantikan.

Publik kini menunggu jawaban: sampai di mana sebenarnya pengusutan dugaan kasus Bola Soba?

Editor : Darwis