Klikbacanews.com– Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, meminta agar Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan perangkat desa segera direalisasikan.
Ia menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengambil langkah konkret guna mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.
Instruksi itu disampaikan Daeng Manye saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para camat dan kepala desa se-Kabupaten Takalar di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Senin (5/10/2026).
Rakor yang berlangsung usai apel gabungan tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan program kerja sekaligus memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Takalar dan pemerintah desa, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam arahannya, Daeng Manye secara khusus meminta Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) segera mengambil langkah strategis agar pembayaran Siltap aparatur desa dapat direalisasikan secepatnya.
Menurutnya, koordinasi yang solid antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa merupakan faktor penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan, terutama yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.
“Saya ingin kita semua satu frekuensi. Satu pola pikir, satu pemahaman, dan satu tujuan dalam melayani masyarakat. Pertemuan hari ini, termasuk apel pagi tadi, adalah bagian dari upaya menyatukan itu,” tegasnya.
Daeng Manye juga mengingatkan bahwa jabatan yang diemban setiap aparatur pemerintahan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Karena itu, ia menekankan pentingnya tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan sebagai penopang keberlangsungan roda pemerintahan.
Ia turut mendorong para kepala desa agar lebih proaktif membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten apabila menghadapi kendala di wilayah masing-masing.
Terlebih, setiap desa memiliki karakteristik dan persoalan yang membutuhkan pendekatan penyelesaian berbeda.
“Setiap desa punya karakter dan tantangan yang tidak sama. Meskipun isunya sama, seperti pertanian, tapi konteks dan penyelesaiannya bisa berbeda. Maka perlu komunikasi intensif, satu visi dan satu komitmen dalam melayani warga,” ujarnya.
Selain persoalan pemerintahan dan pelayanan publik, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan serta solidaritas antarkepala desa melalui wadah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).
Ia berharap perbedaan pandangan maupun kepentingan tidak menjadi sekat yang merusak kebersamaan dalam membangun desa.
“Kita harus kompak, harus bersama. Saya berdiri untuk masyarakat dan saya berpihak untuk desa,” tandasnya.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar berharap koordinasi dengan seluruh pemerintah desa semakin solid.
Di sisi lain, percepatan realisasi Siltap menjadi salah satu pekerjaan yang perlu segera dituntaskan agar hak kepala desa dan perangkat desa dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Tompo













