Sorot  

Tujuh Kali Ditertibkan, PETI Luwu Tetap Menggila! Siapa yang Membekingi?

Tujuh Kali Ditertibkan, PETI Luwu Tetap Menggila! Siapa yang Membekingi?
Massa dari Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang membentangkan spanduk berisi empat tuntutan terkait pengusutan kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri, Rabu (18/11/2026).

Klikbacanews.com– Warga di kawasan Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, kian terhimpit oleh maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang merusak lingkungan dan mengancam sumber penghidupan.

Meski sudah beberapa kali ditertibkan, aktivitas tambang ilegal tersebut tetap terus berlangsung dan memicu kecaman keras.

Puncak protes itu bergema hingga ke Jakarta ketika Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Rabu (18/11/2026).

Massa mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto turun langsung mengusut tuntas kasus tersebut karena penegakan hukum di Luwu dinilai berjalan di tempat.

Ketua DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menegaskan bahwa persoalan PETI di Bajo Barat sudah melampaui sekadar pelanggaran izin administratif.

Praktik tersebut kini menjadi ancaman nyata bagi keselamatan warga serta keberlangsungan ruang hidup di Kabupaten Luwu.

Reza menekankan bahwa negara tidak boleh kalah menghadapi jaringan tambang ilegal yang terus beroperasi secara terbuka.

Terlebih, pengerukan emas dilaporkan tetap berjalan mulus meski aparat penegak hukum sudah berkali-kali turun melakukan penindakan.

“Kalau penertiban sudah dilakukan berkali-kali, tetapi aktivitas tambang ilegal tetap berlangsung, publik berhak mempertanyakan efektivitas penegakan hukumnya. Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas di atas kertas, tetapi tidak berdaya ketika berhadapan dengan praktik pertambangan ilegal,” tegas Reza.

Atas dasar itu, Reza mendesak Kapolri agar tidak sekadar menerima laporan administratif dari daerah.

Reza meminta Mabes Polri mengambil alih penanganan perkara sekaligus mengevaluasi kinerja Kapolda Sulsel beserta jajaran kepolisian yang berwenang mengawasi dan menindak PETI di Luwu.

LIHAT JUGA :  Pengakuan Sudah Terungkap, Terduga Pelaku Kasus MH Justru Dilepas Penyidik

Dalam dokumen pengaduan masyarakat Nomor: 016/DPN-SMETH/XI/2026 yang diserahkan ke Mabes Polri, massa membeberkan kronologi panjang tambang ilegal tersebut.

Aktivitas PETI diperkirakan telah berlangsung lebih dari tiga tahun, mulai sekitar 2023 atau bahkan sebelumnya.

Operasi tambang yang semula dijalankan secara konvensional kini berubah menjadi pengerukan berskala besar.

Para pelaku mengerahkan alat berat berupa ekskavator, mesin diesel, hingga pompa air untuk menguras material tambang.

Koordinator Lapangan aksi, Risal, menyoroti perubahan pola operasi yang dinilainya tidak mungkin luput dari pantauan aparat setempat.

Menurutnya, masuknya alat berat membuktikan aktivitas pertambangan tersebut terorganisasi dan perlu ditindak serius.

“Awalnya aktivitas penambangan dilakukan secara konvensional. Namun, seiring berjalannya waktu, aktivitas tersebut berkembang menjadi skala besar dengan menggunakan ekskavator. Pertanyaannya, bagaimana aktivitas sebesar ini bisa berlangsung begitu lama? Di mana fungsi pengawasan dan penegakan hukum?” tegas Risal.

Sorotan tajam semakin menguat setelah dokumen pengaduan mengungkap bahwa aparat penegak hukum tercatat sudah melakukan penertiban sebanyak tujuh kali.

Seluruh operasi tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan karena aktivitas tambang ilegal selalu kembali berjalan.

Di lapangan, kepungan aktivitas PETI dilaporkan meluas di berbagai titik wilayah Kecamatan Bajo Barat dan sekitarnya, mulai dari Desa Kadong-Kadong, Marinding, Tumbu Bara, Tettekang, Saronda, Bonelemo Barat, hingga kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso.

Kerusakan lingkungan di sepanjang DAS Suso pun kian mengkhawatirkan. Pengerukan material tambang diperkirakan telah menembus kedalaman 50 meter, sementara tumpukan limbah galian menjulang menyerupai gunung setinggi sekitar 40 meter hingga memenuhi bantaran dan menutupi sebagian badan sungai.

Akibatnya, air Sungai Suso berubah menjadi keruh, berwarna cokelat, dan bercampur lumpur. Warga yang sehari-hari bergantung pada aliran sungai terpaksa membuat sumur-sumur kecil di tepian demi memperoleh air bersih.

LIHAT JUGA :  Prabowo Ancam “Libas” Mafia Tambang, Tapi PETI di Sintang Masih Merajalela

Kerusakan sungai itu turut mengancam kawasan permukiman serta ribuan hektare lahan persawahan yang bergantung pada aliran Sungai Suso untuk kebutuhan irigasi.

Bahkan, aktivitas PETI di kawasan Saronda berada di sekitar Intake PDAM Lekopini, sumber air baku Perumda Tirta Latimojong yang memasok kebutuhan air bersih ribuan pelanggan di Belopa.

Ironisnya, meluasnya kerusakan tersebut terjadi setelah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Luwu meneken berita acara kesepakatan pada 22 Agustus 2026.

Kesepakatan yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati Luwu, pimpinan DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri, Dandim 1403 Palopo, Kapolres Luwu, serta Sekretaris Daerah itu secara tegas menolak segala bentuk PETI di bantaran maupun badan Sungai Suso.

Hampir tiga bulan berselang sejak kesepakatan diteken, aktivitas pertambangan ilegal masih ditemukan dan kerusakan DAS Suso terus meluas.

Situasi ini memunculkan keraguan serius terhadap komitmen pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan kesepakatan yang dibuat bersama.

Tak berhenti pada tuntutan penindakan pelaku di lapangan, DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang juga mendesak pemeriksaan internal terhadap jajaran kepolisian.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri diminta memeriksa jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, mantan Kapolres Luwu, serta seluruh jajaran Reserse Kriminal Polres Luwu yang diduga mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan aktivitas PETI tersebut.

Selain itu, organisasi tersebut meminta aparat menelusuri sejumlah nama yang tercantum dalam bahan pengaduan terkait dugaan aktivitas PETI di Luwu, yakni H. Hartono, Candra, H. Sahar, H. Kahar, H. Wawan, H. Dodi, H. Saudi, Iwan, Bapak Ayu, H. Suriman, H. Mare, Ibu Ayu, Ibu Anita, serta Pak Alam.

LIHAT JUGA :  Parang Diangkat, Perkara Dihapus? L-PATI Ledakkan Dugaan Kejanggalan Reskrim

Turut disebutkan pula pihak yang dikaitkan dengan Polda Gorontalo agar diperjelas identitas dan kapasitasnya.

Penelusuran diminta menyasar seluruh mata rantai pertambangan ilegal, mulai dari dugaan pemodal, pemilik alat berat, pengendali operasional, penyedia sarana, penampung, pengolah, pengangkut, hingga pihak yang memperjualbelikan hasil tambang.

Meski demikian, pelapor menegaskan bahwa pencantuman nama dalam aduan bukan penetapan kesalahan, melainkan dugaan awal yang harus dibuktikan melalui penyelidikan objektif dan alat bukti yang sah.

“Kami meminta aparat tidak tebang pilih. Siapa pun yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal harus ditelusuri berdasarkan bukti dan fakta hukum. Jangan hanya pekerja lapangan yang ditindak, sementara dugaan keterlibatan pihak-pihak yang berada di balik aktivitas tersebut tidak diperiksa,” tegas Reza.

Massa juga menuntut transparansi penuh atas perkembangan penanganan perkara, termasuk keterbukaan terkait penyitaan barang bukti pertambangan ilegal.

Bagi mereka, penegakan hukum yang berhenti pada pekerja lapangan tidak akan menghentikan kerusakan lingkungan di Kabupaten Luwu.

“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban, sungai rusak, lahan pertanian terancam, sementara penegakan hukum seolah berjalan di tempat. Kami meminta Kapolri menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dan lingkungan, bukan membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian,” tegasnya.

Melalui pengaduan resmi ini, DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendesak Mabes Polri segera turun tangan memutus mata rantai pembiaran dan perlindungan tambang ilegal di Luwu agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum kembali pulih.

Editor: Darwis