Klikbacanews.com– Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM, turun langsung mengecek kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos-PMD), Rabu (7/10/2026).
Dalam inspeksi mendadak (sidak) tersebut, perhatian Bupati tertuju pada layanan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang setiap harinya cukup ramai dikunjungi masyarakat.
Di hadapan petugas, Daeng Manye menekankan pentingnya pelayanan yang cepat, efektif, dan tidak berbelit-belit. Ia bahkan menanyakan secara langsung durasi waktu yang dibutuhkan petugas untuk menyelesaikan pengurusan administrasi warga.
Petugas menyampaikan bahwa proses pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar lima menit.
Mendengar hal tersebut, Bupati meminta agar komitmen itu benar-benar diterapkan secara konsisten.
“Kalau memang bisa lima menit, jangan sampai molor jadi 10 menit apalagi sampai sehari. Masyarakat harus puas dan mendapat kepastian,” tegas Daeng Manye.
Berdasarkan data pelayanan, sekitar 30 warga setiap hari mendatangi Dinsos-PMD untuk mengurus administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan.
Layanan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 5.
Sementara warga yang berada pada Desil 6 ke atas diwajibkan melengkapi dokumen persyaratan dari pemerintah desa.
Selain menyoroti kecepatan pelayanan, Bupati juga mengapresiasi pemanfaatan sistem digital e-Dabu yang dinilai telah membantu mempermudah proses pendataan dan administrasi kepesertaan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa dukungan teknologi harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia.
Sistem yang sudah memadai tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa petugas yang sigap dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Daeng Manye bahkan mendorong Dinsos-PMD untuk mempertimbangkan penerapan pola kerja bergiliran atau sistem shift guna memastikan pelayanan tetap berjalan optimal.
Menurutnya, urusan kesehatan memiliki tingkat urgensi tinggi sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan tidak seharusnya terkendala persoalan waktu maupun jarak, terutama warga yang datang dari wilayah pelosok.
“Yang kita layani ini orang sakit. Kebutuhan kesehatan tidak bisa ditunda. Soal anggaran, itu tanggung jawab pemerintah daerah. Yang terpenting masyarakat terlayani,” pungkasnya.
Sidak tersebut menjadi penegasan bahwa kecepatan, kepastian, dan kemudahan akses harus menjadi standar dalam pelayanan publik, khususnya layanan administrasi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
(Tompo)
