Klikbacanews.com– Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Geothermal resmi menyampaikan surat penolakan terhadap rencana proyek panas bumi (geothermal) di Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.
Surat tersebut dikirimkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kantor Staf Presiden (KSP), serta Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 6 April 2026.
Penolakan ini merupakan respons masyarakat Kecamatan Bittuang terhadap rencana eksploitasi panas bumi yang dinilai berpotensi mengancam kehidupan warga setempat.
Koordinator Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Geothermal, Daniel Somba, menegaskan bahwa sejak awal masyarakat telah menyatakan penolakan terhadap rencana tersebut.
“Kami tidak akan memberikan ruang bagi perusahaan yang berpotensi merusak kampung kami, khususnya industri geothermal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengiriman surat penolakan tersebut merupakan bentuk desakan kepada pemerintah pusat agar segera menghentikan dan membatalkan seluruh rencana pembangunan proyek geothermal di Kecamatan Bittuang.
Daniel juga mengingatkan bahwa wilayah Bittuang bukanlah lahan kosong. Di dalamnya terdapat permukiman warga, kawasan pertanian dan perkebunan, serta situs budaya seperti Tongkonan dan Patane yang memiliki nilai historis dan kultural tinggi.
Menurutnya, penolakan masyarakat terhadap proyek ini telah berlangsung sejak tahun 2021.
Namun demikian, pemerintah melalui Kementerian ESDM kembali membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan eksploitasi panas bumi di wilayah tersebut.
“Rencana pembangunan itu berada di kawasan sumber mata air bersih masyarakat, serta mencakup wilayah pemukiman, pertanian, dan situs budaya. Jika dipaksakan, hal ini berpotensi menimbulkan perampasan ruang hidup, kerusakan lingkungan, serta konflik berkepanjangan,” jelasnya.
Melalui surat tersebut, aliansi juga meminta pemerintah pusat untuk mengeluarkan wilayah Toraja dari Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP).
“Kami tidak ingin mewariskan kerusakan kepada generasi mendatang. Karena itu, kami meminta pemerintah segera menghentikan rencana ini,” tutup Daniel.
Editor : Darwis
