Klikbacanews.com-Pemerintah Kabupaten Takalar memperkuat sinergi lintas instansi dalam menjaga stabilitas keamanan daerah melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Upaya tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Koordinasi Intelijen Terpadu dan Penanganan Konflik Sosial demi Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah” yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan tersebut dibuka Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM, didampingi Wakil Bupati Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., MM, serta Sekretaris Daerah Dr. H. Muhammad Hasbi, S.STP., M.AP., M.I.Kom. Hadir pula unsur Forkopimda, di antaranya Dandim 1426/Takalar, Ketua Pengadilan Negeri Takalar, perwakilan Kejaksaan Negeri Takalar, Kasat Narkoba Polres Takalar, unsur Badan Intelijen Negara (BIN), para Danramil, Kapolsek, dan camat se-Kabupaten Takalar.
Dalam arahannya, Bupati Daeng Manye menegaskan bahwa keamanan daerah menjadi fondasi utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Karena itu, seluruh unsur terkait diminta memperkuat koordinasi, komunikasi, serta pertukaran informasi untuk mendeteksi dan mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini.
Menurutnya, FGD tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi ruang koordinasi berkelanjutan dalam memetakan persoalan di masyarakat dan menentukan langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Bupati juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap arus informasi di media sosial. Informasi yang tidak lengkap maupun belum terverifikasi, kata dia, berpotensi memicu kesalahpahaman yang dapat berkembang menjadi konflik sosial.
“Keamanan daerah menjadi syarat utama agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Daeng Manye.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Takalar Muhammad Hasbi menjelaskan bahwa FGD tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem kewaspadaan daerah melalui koordinasi intelijen terpadu antarinstansi.
Ia menyebutkan terdapat tiga fokus utama pembahasan, yakni mempererat koordinasi intelijen, memetakan potensi konflik sosial di setiap wilayah kecamatan, serta menyusun strategi pencegahan secara bersama.
“Forum ini diharapkan menghasilkan langkah konkret, bukan hanya pertukaran pandangan, sehingga stabilitas keamanan daerah tetap terjaga,” katanya.
Dalam pemaparan, Polres Takalar menyampaikan sejumlah isu yang perlu menjadi perhatian bersama, termasuk potensi konflik lahan PTPN di wilayah Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan yang diperkirakan meningkat setelah musim panen tebu, khususnya terkait proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU).
Selain itu, perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Laikang turut menjadi perhatian. Kepolisian menilai langkah Pemerintah Kabupaten Takalar dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat mampu meredam kesalahpahaman terkait proyek tersebut.
Polres Takalar mendorong agar sosialisasi pembangunan terus melibatkan pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan agar informasi yang diterima masyarakat lebih jelas dan tidak mudah dipengaruhi kabar yang keliru.
Dandim 1426/Takalar juga mengingatkan sejumlah ancaman yang berpotensi mengganggu keamanan daerah, seperti aktivitas tambang ilegal dan penyalahgunaan narkoba.
Menurutnya, penguatan deteksi dini harus dibarengi edukasi masyarakat, mediasi persoalan, serta koordinasi antarinstansi.
Terkait konflik lahan PTPN, Dandim mendorong percepatan penyelesaian administrasi perpanjangan HGU agar tidak membuka ruang bagi munculnya klaim sepihak.
Ia juga mengusulkan dialog antara pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan pihak terkait untuk mencari solusi yang berkelanjutan.
Wakil Bupati Takalar Hengky Yasin mengapresiasi pelaksanaan FGD tersebut.
Ia menilai keamanan dan kondusivitas wilayah merupakan modal penting dalam menarik investasi, memberikan kepastian bagi dunia usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar bersama Forkopimda menegaskan komitmen memperkuat sinergi intelijen daerah, mencegah konflik sosial, dan menjaga stabilitas keamanan demi mendukung pembangunan daerah.
(Tompo)
