Klikbacanews.com- Pasar kendaraan listrik di Sulawesi Selatan tengah diwarnai sorotan terkait ketersediaan infrastruktur battery swapping station (BSS) milik VinFast.
Sejumlah konsumen di Gowa dan Maros mempertanyakan keberadaan fasilitas penukaran baterai yang dinilai belum terlihat, sementara kendaraan listrik VinFast telah beredar di jalanan.
Kondisi tersebut memicu reaksi dari Aliansi Perlawanan Ketidakadilan Serta Pelanggaran HAM (PKSPH).
Aliansi menilai ketersediaan infrastruktur pendukung merupakan bagian fundamental dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap kendaraan listrik.
Sekretaris Jenderal Aliansi PKSPH, Hamdan, S.H., M.H., mengatakan persoalan tersebut menunjukkan perlunya kejelasan mengenai kesiapan ekosistem kendaraan listrik VinFast di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.
“Kami melihat persoalan ini bukan hanya mengenai ada atau tidaknya satu titik penukaran baterai. Ini menyangkut kesiapan ekosistem. Kalau kendaraan sudah dipasarkan dan masyarakat sudah menjadi konsumen, maka fasilitas pendukung juga harus dipastikan tersedia dan mudah diakses,” ujar Hamdan dalam keterangannya, Sabtu (19/9/2026).
Menurut Hamdan, keterbatasan fasilitas penukaran baterai berpotensi memengaruhi kenyamanan konsumen sekaligus keputusan calon pembeli.
“Masyarakat tentu akan berpikir. Untuk apa membeli kendaraan kalau ketika membutuhkan penukaran baterai harus mencari lokasi yang jauh? Ini bisa memengaruhi keputusan calon konsumen. Kami khawatir kalau persoalan infrastruktur ini tidak segera dibenahi, penjualan VinFast bisa terdampak,” katanya.
PKSPH juga mendesak manajemen VinFast memberikan penjelasan mengenai kondisi pembangunan infrastruktur BSS di Sulawesi Selatan.
Aliansi mempertanyakan apakah terdapat kendala terkait lahan, ketersediaan peralatan, kerja sama dengan pemilik lahan, investasi, maupun persoalan manajemen.
“Kami ingin tahu apa masalah sebenarnya. Apakah lahannya belum siap, alatnya belum tersedia, kerja sama dengan pemilik lahan belum selesai, atau ada persoalan finansial? Semua itu harus dijelaskan. Jangan sampai masyarakat hanya melihat kendaraannya sudah dipasarkan, tetapi infrastruktur pendukungnya belum siap,” tegas Hamdan.
PKSPH menilai VinFast perlu memberikan kepastian mengenai kesiapan infrastruktur sebelum ekspansi kendaraan listrik semakin luas.
Menurut Hamdan, kejelasan tersebut penting agar konsumen tidak membeli kendaraan tanpa memperoleh informasi yang memadai mengenai layanan pendukungnya.
“Penilaian kami saat ini, VinFast belum menunjukkan kesiapan yang cukup dari sisi infrastruktur pendukung, khususnya penukaran baterai di sejumlah wilayah. Kami berharap pihak VinFast membuktikan sebaliknya dengan memberikan kepastian dan mempercepat pembangunan fasilitas tersebut,” ujar Hamdan.
Desakan PKSPH kini diarahkan pada transparansi mengenai peta jalan pembangunan fasilitas penukaran baterai di Sulawesi Selatan.
Aliansi meminta target pembangunan di wilayah seperti Gowa dan Maros disampaikan secara terbuka kepada publik.
Hamdan mengatakan kritik tersebut disampaikan untuk mendorong perlindungan konsumen, terutama agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas sebelum membeli kendaraan listrik.
“Kami tidak ingin masyarakat membeli kendaraan terlebih dahulu, kemudian baru menghadapi persoalan infrastruktur. Konsumen berhak mengetahui sejak awal bagaimana kesiapan layanan pendukung kendaraan yang mereka beli,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, ruang klarifikasi tetap terbuka bagi pihak VinFast maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai ketersediaan, kesiapan, serta rencana pengembangan fasilitas penukaran baterai di Sulawesi Selatan.
Editor : Darwis
