Sorot  

Bau Dugaan Praktik Ilegal di Balik Timbunan Tanah Proyek Perumahan Takalar

Bau Dugaan Praktik Ilegal di Balik Timbunan Tanah Proyek Perumahan Takalar
Ilustrasi-Proyek timbunan Perumahan

Klikbacanews.com– Aktivitas penimbunan tanah di sejumlah proyek perumahan di Kabupaten Takalar mulai disorot. Jumat (22/5/2026)

Demisioner Ketua PB HIPERMATA, Tahkifal Mursalim, mendesak Kasatreskrim Polres Takalar turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek-proyek yang diduga menggunakan material timbunan tanpa pengawasan ketat.

Tahkifal menilai, aktivitas keluar masuk material tanah dalam jumlah besar tidak bisa dianggap sepele.

Ia menegaskan, sumber material timbunan wajib diperjelas karena berkaitan langsung dengan legalitas, dampak lingkungan, hingga potensi pelanggaran aturan yang dapat merugikan daerah.

LIHAT JUGA :  Aksi Kejam Pegawai Kantor Pos, Tikam Kepala Cabang dan Rampas Dana BLT

Tak hanya itu, penggunaan alat berat dalam proyek perumahan juga ikut disorot.

Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri penggunaan BBM yang dipakai dalam operasional alat berat di lapangan.

Ia meminta jangan sampai ada praktik-praktik yang melanggar aturan namun dibiarkan berjalan tanpa pengawasan.

“Jangan tunggu laporan baru bergerak. Aparat harus aktif melakukan pengawasan terhadap aktivitas proyek yang berpotensi melanggar aturan. Penimbunan tanah dan penggunaan alat berat ini harus diperiksa secara serius,” tegas Tahkifal.

LIHAT JUGA :  Haru dan Khidmat, Bupati Takalar Lepas 72 Jemaah Haji Menuju Tanah Suci

Ia menilai, transparansi terkait asal material timbunan dan distribusi BBM alat berat menjadi hal penting agar publik mengetahui seluruh aktivitas pembangunan berjalan sesuai regulasi.

Lebih jauh, Tahkifal meminta pemeriksaan tidak hanya menyasar proyek swasta.

Proyek-proyek yang menggunakan anggaran pemerintah juga diminta ikut diawasi apabila ditemukan aktivitas penimbunan material dan operasional alat berat yang dinilai janggal.

LIHAT JUGA :  Kapolres Bone Bungkam soal Pasir 'Ilegal' Warga Menunggu Ketegasan

“Kalau pengawasan lemah, potensi praktik ilegal akan terus terbuka. Ini bukan hanya soal proyek pembangunan, tapi juga menyangkut tata kelola daerah dan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Editor : Darwis